Satu Tahun Pemerintahan Prabowo GibranAgenda Penegakan Hukum Masih Di Bawah
Jangkauan Jakarta Selatan – Satu Tahun Pemerintahan Prabowo Gibran Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berjalan sejak dilantik pada Oktober 2024. Di tengah sorotan terhadap isu pangan, pertahanan, dan infrastruktur, satu bidang yang tak kalah krusial namun justru dianggap belum menunjukkan perbaikan berarti adalah penegakan hukum.
Meski berkali-kali menyampaikan komitmen untuk menghadirkan hukum yang adil dan berwibawa, publik menilai bahwa selama 12 bulan terakhir, praktik hukum masih jauh dari kata berdaulat. Banyak kasus hukum besar yang dianggap berjalan lambat, tajam ke bawah tumpul ke atas, hingga terindikasi sarat muatan politis.
Satu Tahun Pemerintahan Prabowo Komitmen di Atas Kertas, Realitas Masih Suram
Dalam pidato awal pemerintahannya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya supremasi hukum sebagai fondasi Indonesia maju. Namun, pengamat menilai komitmen itu belum tercermin dalam praktik nyata.
“Kalau kita lihat satu tahun ini, tidak banyak langkah konkret untuk reformasi hukum. Tidak ada gebrakan di lembaga penegak hukum, KPK makin melemah, dan kasus besar seperti korupsi di sektor energi, pangan, atau pertambangan cenderung mandek atau tidak tersentuh,” ujar dosen hukum tata negara Universitas Andalas, Dr. Yulianto.
Baca Juga: Perketat Pengawasan Pemda Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Bisa Diberhentikan
KPK Terus Melemah, Korupsi Masih Mengakar
Salah satu sorotan utama dalam evaluasi kinerja hukum era Prabowo-Gibran adalah posisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinilai makin kehilangan taring. Lembaga antirasuah itu beberapa kali gagal menangani kasus besar dan lebih banyak menyasar aktor level menengah ke bawah.
Koalisi masyarakat sipil bahkan mencatat bahwa sejak akhir 2024 hingga 2025, tidak ada satu pun aktor politik kelas atas yang ditangkap dalam kasus korupsi strategis.
“Ketika rakyat berharap hukum ditegakkan setara, yang terlihat justru selektif. Beberapa kasus dugaan penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat atau elit partai tak kunjung diproses. Ini memupus harapan terhadap keberanian pemerintah menegakkan hukum tanpa pandang bulu,” kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana.
Satu Tahun Pemerintahan Prabowo Intervensi Politik Masih Kuat
Masalah klasik dalam sistem hukum Indonesia — campur tangan kekuasaan dalam proses penegakan hukum — dinilai masih terjadi. Dugaan kriminalisasi terhadap aktivis, pembiaran ujaran kebencian berbasis politik, serta perlakuan berbeda terhadap kasus hukum yang melibatkan pihak oposisi, menjadi indikasi bahwa hukum belum berdiri netral.
“Kita belum melihat upaya serius memutus mata rantai intervensi politik terhadap polisi, jaksa, atau hakim. Bahkan dalam beberapa kasus, justru terkesan lembaga-lembaga ini menjadi alat politik penguasa,” ujar advokat publik dari LBH Jakarta, Nurul Fitri.
Penguatan Hakim dan Reformasi Polri Belum Menonjol
Di sisi lain, reformasi di tubuh kepolisian dan lembaga peradilan juga belum menunjukkan hasil signifikan.
Masyarakat Mulai Skeptis
Di akar rumput, persepsi publik terhadap penegakan hukum cenderung stagnan.
Penutup: Hukum Tak Berdaulat, Demokrasi Terkikis
Tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan bahwa agenda hukum belum menjadi prioritas yang sungguh-sungguh dijalankan. Jika kondisi ini terus berlanjut, maka bukan hanya penegakan hukum yang akan terpuruk, tetapi juga kualitas demokrasi secara keseluruhan.
