Massa Aksi Bela Palestina Desak Pemerintah Tegas Tolak Normalisasi dengan Israel
Jangkauan jakarta Pusat — Massa Aksi Bela Palestina Puluhan aksi solidaritas dan demonstrasi terjadi di berbagai kota di Indonesia sebagai respons terhadap konflik Israel–Palestina. Salah satu tuntutan utama yang digaungkan massa adalah agar pemerintah Republik Indonesia bersikap tegas dan tidak membuka peluang normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel.
Aksi-aksi ini tidak hanya digerakkan oleh mahasiswa, ormas Islam, atau komunitas pemuda, tetapi melibatkan berbagai elemen masyarakat sipil, akademisi, dan tokoh agama. Mereka menilai bahwa normalisasi dengan Israel saat ini sangat tidak tepat, mengingat situasi yang masih memanas dan dianggap merugikan rakyat Palestina.
Sorotan Aksi di Berbagai Daerah
1. 172 Kampus Muhammadiyah Gelar “Aksi Bela Palestina”
Pada 7 Mei 2024, sebanyak 172 perguruan tinggi Muhammadiyah mengadakan aksi serentak di berbagai kampus. Aksi ini tak hanya menyuarakan solidaritas terhadap masyarakat Palestina, tetapi juga secara tegas mendesak pemerintah agar tidak membuka atau mempertimbangkan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel.
Sivitas akademika di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), misalnya, menjadi salah satu titik perjuangan. Di kampus tersebut, mahasiswa dan dosen menggelar orasi yang menyebut bahwa membuka hubungan diplomatik dengan Israel sama saja dengan mendukung agresi yang masih berlangsung. 
Baca Juga: Satu Tahun Pemerintahan Prabowo Gibran Hukum yang Belum Berdaulat
2. Jepara Solidaritas Palestina: “Tolak Normalisasi, Tolak Kedaulatan Israel”
Di Jepara, ratusan warga yang tergabung dalam Gerakan “Jepara Bela Palestina” menggelar aksi damai di Alun-Alun Bangsri. Digelar pada sore hari, aksi ini tidak hanya memperingati dua tahun peristiwa Badai Al-Aqsa, tetapi juga menolak normalisasi dan menuntut pemerintah Indonesia lebih proaktif dalam mendukung Palestina.
Massa Jepara juga menyerukan boikot terhadap produk-produk yang dianggap mendukung atau berafiliasi dengan Israel. Mereka juga meminta agar pemerintah tidak hanya bersikap simbolis, tetapi mengambil langkah konkret, baik di tingkat diplomatik maupun kebijakan publik.
3.Massa Aksi Bela Palestina MUI dan Ormas Islam Tolak Wacana Normalisasi
Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersama beberapa ormas Islam menyatakan penolakan tegas terhadap wacana normalisasi hubungan dengan Israel. Dalam jumpa pers mereka menyebut bahwa membuka hubungan diplomatik dengan Israel akan mencederai nilai-nilai moral, nilai kemanusiaan, dan amanat konstitusi.
MUI juga mendorong agar pemerintah secara terbuka menolak segala bentuk propaganda atau gerakan yang mendukung penjajahan atas nama diplomasi, serta tetap konsisten dengan komitmen Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina.
Argumen Massa dan Elemen Penentang
Dari berbagai aksi, sejumlah argumen yang sering disuarakan oleh demonstran dan elemen masyarakat antara lain:
Tanggung jawab kemanusiaan: Rakyat Palestina dinilai masih terus menderita — korbannya banyak, infrastruktur hancur, dan kebutuhan dasar terabaikan akibat konflik. Normalisasi dianggap sebagai pengabaian terhadap penderitaan tersebut.
Prinsip solidaritas: Solidaritas internasional dianggap penting agar negara-negara dan masyarakat di dunia tidak diam di tengah konflik dan kekerasan yang terjadi.
Konstitusi Indonesia: Beberapa pihak menekankan bahwa UUD 1945 dan posisi politik luar negeri Indonesia sejak lama menentang penjajahan — dan normalisasi dengan Israel dianggap bertentangan dengan hal itu.
Boikot dan tekanan publik: Massa banyak menyerukan boikot produk terkait Israel, mendesak pemerintah menggunakan diplomasi moral, dan menolak adanya bentuk kerja sama yang dianggap memperkuat posisi Israel dalam konflik.
Respons Pemerintah dan Lini Politik
Beberapa tokoh politik dan partai di Indonesia menyatakan mendukung sikap anti-normalisasi:
Namun, munculnya isu normalisasi atau wacana pengakuan Israel tetap menjadi topik yang memicu kekhawatiran dan kritik kuat dari publik.
Massa Aksi Bela Palestina Tantangan dan Dinamika Ke Depan
Berikut beberapa tantangan yang dihadapi dalam gerakan ini serta dinamika yang mungkin muncul:
Menyikapi tekanan ini sambil menjaga kepercayaan publik menjadi strategi yang sulit.
Persepsi publik dan media
Isu normalisasi seringkali disertai dengan disinformasi atau kabar yang belum jelas. Massa aksi dan elemen masyarakat menuntut agar pemerintah transparan dan mengumumkan posisi resmi agar tidak terjadi perpecahan atau kegaduhan publik.
Potensi dampak politik domestik
Partai politik mendapatkan tekanan publik agar mengambil posisi yang konsisten dalam isu ini. Sikap politik luar negeri pemerintahan akan sangat diperhatikan sebagai bagian dari reputasi dan citra pemerintah di mata rakyat.
Kesimpulan
Pemerintah dihadapkan pada dilema untuk tetap berpijak pada nilai-nilai konstitusional, aspirasi publik, serta dinamika diplomasi internasional.
Jika pemerintah merespons dengan tegas dan sesuai harapan massa, ini bisa memperkuat legitimasi politik dan moral. Sebaliknya, jika dianggap goyah atau ambigu, isu normalisasi bisa menjadi sumber konflik politik dan sosial domestik yang lebih besar.
