KPK Panggil Bendahara Dinkes hingga Fotografer Bupati, Telusuri Aliran Dana Korupsi RSUD Koltim
Jangkauan Jakarta Barat – KPK Panggil Bendahara Dinkes Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memperluas rangkaian pemeriksaan dalam penyidikan dugaan korupsi pembangunan RSUD Kolaka Timur (Koltim). Kali ini, sejumlah pihak dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur dipanggil, termasuk bendahara Dinas Kesehatan serta fotografer pribadi Bupati. Pemanggilan tersebut menandai langkah KPK menggali lebih dalam dugaan aliran dana dan penggunaan anggaran proyek yang dianggap penuh kejanggalan.
Fokus KPK: Menelusuri Jejak Dana Proyek RSUD
Penyidik KPK menduga adanya praktik persekongkolan, mark up anggaran, serta aliran dana ke pihak-pihak tertentu di luar kepentingan proyek. Bendahara Dinkes dipanggil untuk mengonfirmasi sejumlah transaksi yang dianggap tidak lazim dalam dokumen keuangan.
Seorang pejabat internal yang enggan disebutkan namanya mengatakan bahwa beberapa laporan pengeluaran “tidak sepenuhnya sesuai dengan progres pekerjaan RSUD”. Hal inilah yang membuat KPK memperluas pemeriksaan ke staf yang memegang akses pencairan dana.
Baca Juga: Bangkai Hiu Seberat 2 Ton Terdampar di Pantai Bunton Cilacap
KPK Panggil Bendahara Dinkes Fotografer Bupati Ikut Diperiksa: Ada Apa?
Pemanggilan fotografer pribadi Bupati Koltim juga menarik perhatian publik. Meski tidak berkaitan dengan teknis pembangunan rumah sakit, ia disebut-sebut mengetahui beberapa aktivitas nonformal Bupati terkait sejumlah perjalanan dinas yang dibiayai dari anggaran daerah.
KPK diduga ingin memastikan apakah ada penggunaan dana proyek RSUD yang mengalir ke kegiatan di luar koridor pemerintahan, termasuk aktivitas pencitraan atau dokumentasi pribadi pejabat.
Seorang sumber internal menyebutkan bahwa fotografer tersebut dipanggil untuk mengklarifikasi sejumlah kegiatan yang didanai dari anggaran proyek, terutama yang dianggap tidak terkait langsung dengan konstruksi RSUD.
Proyek RSUD Koltim Dipenuhi Kejanggalan
Kasus dugaan korupsi ini bermula dari laporan mengenai pembangunan RSUD Koltim yang tak kunjung rampung meski telah menghabiskan anggaran miliaran rupiah. Sebagian bangunan dilaporkan mangkrak, sementara progres tidak sesuai kontrak.
KPK menduga ada:
permainan dalam proses penunjukan kontraktor,
laporan pertanggungjawaban tidak sesuai kondisi lapangan,
serta aliran dana ke sejumlah pejabat daerah.
Pemeriksaan saksi kali ini dianggap KPK penting untuk memetakan siapa saja yang terlibat.
KPK Mulai Petakan Alur Korupsi
Dengan memeriksa bendahara, staf dinas, hingga fotografer pribadi Bupati, KPK berusaha menyusun pola dugaan penyimpangan dana secara menyeluruh. Setiap saksi dimintai keterangan untuk memperjelas:
jalur pencairan,
pihak yang terlibat,
penggunaan dana proyek,
serta potensi penerimaan uang oleh pejabat tertentu.
Juru Bicara KPK menegaskan bahwa pemanggilan saksi non-struktural bukan hal aneh. “Siapa pun yang dinilai memiliki informasi penting akan kami periksa,” ujarnya.
KPK Panggil Bendahara Dinkes Publik Mendesak Transparansi
Kasus RSUD Koltim menjadi perhatian serius masyarakat Sulawesi Tenggara. Aktivis antikorupsi menegaskan bahwa rumah sakit adalah kebutuhan dasar warga. Ketika fasilitas kesehatan justru dijadikan ajang korupsi, maka dampaknya langsung dirasakan masyarakat luas.
Mereka menuntut KPK memastikan kasus ini tidak berhenti pada pejabat tingkat bawah, tetapi diusut hingga ke pucuk pimpinan bila terbukti terlibat.
Kesimpulan
Pemanggilan bendahara Dinkes hingga fotografer Bupati menunjukkan bahwa KPK mulai mengurai jaringan dugaan korupsi RSUD Koltim dari berbagai sisi. Dengan pemeriksaan lanjutan, publik berharap kasus ini segera menemukan titik terang dan para pihak yang terlibat bisa diproses hukum tanpa pandang bulu.
