Keracunan Massal MBG Pemerintah Diduga Langgar HAM Warga
Jangkauan Jakarta Pusat – Keracunan Massal MBG yang diduga berasal dari makanan MBG (Makanan Berbasis Gizi) memicu kecaman publik. Ratusan siswa dan warga mengalami gejala mual, muntah, hingga pingsan setelah mengonsumsi makanan yang disediakan dalam program pemerintah tersebut.
Sejumlah pengamat menilai kejadian ini berpotensi sebagai pelanggaran hak asasi manusia karena menyangkut hak atas kesehatan dan perlindungan dari negara.
Ketika Makanan Negara Menjadi Racun: MBG dan Potensi Pelanggaran HAM
Program MBG seharusnya jadi solusi stunting dan gizi buruk. Namun ketika makanan itu justru membuat ratusan orang keracunan, pertanyaan tentang tanggung jawab negara pun muncul.
Konstitusi menjamin hak atas kesehatan. Jika pemerintah lalai dalam pengawasan makanan publik, itu bukan sekadar kelalaian administratif—melainkan potensi pelanggaran HAM serius.
Anak Saya Masih Trauma Makan di Sekolah” – Korban Keracunan MBG Bicara
“Setelah makan, anak saya muntah-muntah dan langsung dibawa ke puskesmas. Kami tidak tahu makanan dari mana, ternyata dari program MBG,” ujar Ibu Lia, salah satu orang tua siswa.
Warga kini menuntut kejelasan dan permintaan maaf resmi. Beberapa keluarga mempertimbangkan langkah hukum jika tak ada pertanggungjawaban negara.
Baca Juga: BMKG Jakarta Cerah Berawan Hari Ini
Dibagikan Tengah Malam, Dimasak Tanpa Standar: Fakta Kelam di Balik MBG
Laporan lapangan mengungkap bahwa makanan MBG dimasak pada malam sebelumnya dan didistribusikan dini hari. Proses tidak higienis, tanpa pengawasan ketat, dan minim pendingin memicu keracunan.
Banyak pihak menilai pola kerja seperti ini bukan hanya ceroboh, tapi mengabaikan keselamatan warga, terutama anak-anak sekolah.
Di Antara Piring Kosong dan Ruang IGD: Kisah Keluarga Korban MBG
Rumah sakit penuh. Anak-anak terbaring lemas. Di luar ruangan, para orang tua menanti sambil menahan panik.
“Ini bukan musibah biasa. Ini karena sistem yang lalai,” ucap seorang ayah. Ia menyayangkan minimnya transparansi dan penanganan pemerintah. “Kami tidak anti program, kami anti kelalaian.”
Jika Ini Terjadi di Negara Lain: Keracunan Massal MBG dan Standar HAM Internasional
Dalam standar internasional, negara bertanggung jawab menjamin keamanan pangan dalam program sosial.
Kegagalan Sistemik dalam Program MBG: Studi Kasus dan Implikasi HAM
Kasus MBG menunjukkan bahwa implementasi program gizi tanpa kontrol mutu dan audit keamanan bisa menjadi bumerang. Alih-alih mengurangi stunting, malah menambah beban layanan kesehatan.
Menurut pakar kebijakan publik, kasus ini bukan hanya teknis, tapi mencerminkan lemahnya integritas pengelolaan dana negara dan perlindungan terhadap hak warga.
Apa Itu MBG dan Kenapa Bisa Menyebabkan Keracunan Massal?
Namun, jika proses penyimpanan dan penyajiannya tak memenuhi standar, makanan bisa jadi sarang bakteri.
Dari Gizi ke Tragedi: Negara Harus Bertanggung Jawab
Ketika program negara malah menyakiti rakyatnya, kita tak bisa hanya berkata “ini insiden.” Ini bukan kecelakaan biasa—ini kelalaian dengan akibat masif.
Pemerintah harus terbuka, minta maaf, dan audit total program MBG. Jika tidak, luka ini akan menjadi preseden buruk bagi perlindungan HAM di Indonesia.
