Hadiri Rakortas Menjelaskan Tugas Pemda dalam Pelaksanaan PSEL
Jangkauan Jakarta Pusat — Hadiri Rakortas Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menghadiri Rapat Koordinasi Teknis (Rakortas) Tingkat Menteri bersama jajaran kementerian/lembaga terkait serta pimpinan pemerintah daerah. Dalam forum ini, Mendagri memaparkan peran dan kewajiban Pemda dalam menyukseskan implementasi PSEL — yakni Program Strategis Elektronika & Layanan (PSEL) — sebagai bagian dari transformasi digital pemerintahan dan pelayanan publik.
Apa itu PSEL dan Tujuannya?
PSEL merupakan salah satu program prioritas nasional yang bertujuan:
Meningkatkan efisiensi pelayanan publik melalui digitalisasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan (perizinan, administrasi kependudukan, pajak lokal, dsb.).
Mewujudkan pemerintahan e‑good governance: transparansi, kemudahan akses, dan akuntabilitas di level pusat dan daerah.
Mendorong konektivitas dan interoperabilitas sistem antarkementerian dan antarpemda agar data dan layanan bisa saling terintegrasi.
Memberikan layanan lebih cepat kepada warga, khususnya di daerah terpencil, melalui penggunaan aplikasi, portal elektronik, atau kios layanan digital.
Baca Juga: Serangga: Penguasa Dunia Mikro yang Menjaga Keseimbangan Alam
Paparan Mendagri: Tata Kelola dan Tanggung Jawab Pemda
Dalam sambutannya, Mendagri menguraikan beberapa poin kunci tentang bagaimana Pemda harus berperan agar PSEL efektif:
Penyesuaian regulasi lokal
Pemda harus menyesuaikan peraturan daerah (Perda/Perkada) agar mendukung digitalisasi layanan. Regulasi lama yang masih mewajibkan pelayanan manual perlu direvisi agar legalitas pelayanan elektronik diakui.
Penyediaan infrastuktur dasar
Pemerintah daerah bertanggung jawab memastikan infrastrukur IT: server lokal, jaringan internet (terutama daerah pelosok), pusat data daerah, dan keamanan siber lokal.
SDM dan pelatihan aparatur
Aparatur di lingkungan Pemda perlu dilatih mengoperasikan sistem elektronik, mengelola basis data, menanggapi pengaduan online, serta memelihara keamanan siber.
Penganggaran anggaran daerah (APBD)
Untuk menyiapkan implementasi PSEL, Pemda diharapkan mengalokasikan anggaran dalam APBD setiap tahun — untuk pengadaan perangkat, pemeliharaan, pembaruan sistem, hingga dukungan operasional.
Koordinasi lintas daerah dan pusat
Pemda harus aktif berkoordinasi dengan kementerian, lembaga pusat, dan pemda lain agar standar data dan format layanan elektronik bisa seragam dan saling kompatibel.
Pemantauan dan evaluasi
Pemda juga wajib melakukan pemantauan internal dan evaluasi capaian PSEL, pelaporan capaian kepada Mendagri atau instansi pusat, serta memperbaiki hambatan operasional secara adaptif.
Hadiri Rakortas Dinamika Rakortas & Arah Kebijakan
Rakortas ini melibatkan kementerian seperti Kominfo, KemenPAN-RB, Bappenas, dan lembaga pengawas teknologi / keamanan siber.
Dalam diskusi, beberapa kepala daerah menyuarakan perlunya dukungan pusat agar daerah terpencil tidak tertinggal.
Menteri Komunikasi dan Informatika pada kesempatan sama mengatakan akan mempercepat pembangunan jaringan broadband nasional untuk mendukung implementasi PSEL di semua pelosok.
Kementerian PAN-RB menggarisbawahi perlunya integrasi sistem elektronik antarkementerian agar tidak terjadi duplikasi aplikasi di daerah dan pusat.
Tantangan dan Strategi Mitigasi
Keterbatasan anggaran daerah: daerah miskin mungkin susah mengalokasikan dana besar untuk infrastruktur digital.
Resistensi dari aparat lama: sebagian petugas yang terbiasa metod
Konektivitas & akses internet: wilayah terpencil masih menghadapi tantangan sinyal lemah atau jaringan tidak stabil.
