Dewan Keamanan PBB Cabut Sanksi terhadap Pemimpin Suriah
Keputusan yang Menandai Perubahan
Jangkauan jakarta Pusat – Dewan Keamanan PBB secara resmi menghapus sanksi terhadap Presiden Suriah Ahmed al‑Sharaa dan Menteri Dalam Negeri Anas Khattab.
Alasannya: Dari Pengawasan ke Pelibatan
Alasan utama perubahan kebijakan ini adalah bahwa rezim baru di Suriah—dengan al-Sharaa sebagai pemimpin—menunjukkan niat untuk lebih terbuka dalam diplomasi dan rekonstruksi. PBB bahkan menyebut perubahan ini “historic shift” yang memberikan “jalur ke depan” untuk pemulihan dan keterlibatan internasional.
Dewan Keamanan PBB Implikasi Diplomasi dan Strategi
Pemulihan Hubungan Internasional
Penghapusan sanksi memungkinkan Suriah kembali ke forum diplomatik secara lebih aktif dan memperoleh akses ke lembaga keuangan internasional.
Kontrol terhadap Stabilitas Kawasan
Diplomasi terbuka dapat membantu meredam konflik dan meningkatkan kerja sama kawasan di Timur Tengah — misalnya dalam isu pengungsi, terorisme, dan rekonsiliasi.
Risiko dan Skeptisisme
Meski demikian, ada banyak pertanyaan: Apakah rezim baru benar-benar berbeda? Apakah ada mekanisme pengawasan terhadap hak asasi manusia dan keadilan transisional? Tiongkok misalnya abstain dalam pemungutan suara karena menyatakan keprihatinan terhadap aspek kontra-terorisme di Suriah.
Perspektif Indonesia dan Asia
Sikap Indonesia yang mengedepankan dialogue dan rekonsiliasi bisa semakin relevan dalam konteks semacam ini.
Kesimpulan
Keputusan DK PBB untuk mencabut sanksi terhadap pemimpin Suriah menjadi tonggak penting dalam diplomasi global. Artinya jelas: perubahan rezim, keterlibatan internasional, dan jalur rekonstruksi bisa membuka babak baru. Namun, realisasinya — dari niat ke tindakan — masih membutuhkan pemantauan dan kejelasan.
“Langkah ini diambil berdasarkan perkembangan positif di Suriah dan komitmen pemerintahnya untuk membuka diri terhadap proses rekonsiliasi dan kerja sama internasional,” kata Duta Besar AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield, dalam keterangan pers usai pemungutan suara.
PBB menilai perubahan ini sebagai sinyal menuju stabilitas dan normalisasi hubungan regional.
Pemerintah Suriah menyambut baik keputusan tersebut. Dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri Suriah menyebut pencabutan sanksi sebagai “langkah bersejarah yang mengembalikan keadilan dan membuka jalan bagi pembangunan kembali negeri yang porak-poranda akibat perang.”
Namun, keputusan ini juga menimbulkan pro dan kontra di kalangan anggota PBB.
Sementara itu, negara-negara Arab seperti Mesir, Yordania, dan Uni Emirat Arab menyambut keputusan DK PBB dengan optimisme. Mereka menilai langkah ini dapat mempercepat reintegrasi Suriah ke dalam dunia Arab dan memperkuat stabilitas kawasan.
Pencabutan sanksi ini juga membuka peluang ekonomi baru bagi Suriah.
